Dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Raja Fahd tanggal 28 Nopember 2002 Pemerintah Saudi telah menetapkan Anggaran Belanja Negara untuk tahun fiskal 2002-2003. Dalam RAPBN tersebut ditetapkan:

Dalam Milyar

 

RAPBN 2003 memberikan beberapa indikasi, a.l. yang terpenting adalah kucuran dana untuk sektor-sektor yang menyentuh langsung kemakmuran rakyat yaitu sektor; pendidikan SR. 57 milyar (US$ 15,2 milyar), layanan kesehatan dan sosial SR. 23,2 milyar (US$ 6 milyar), layanan kotapraja SR. 7,5 milyar (US$ 2 milyar), transportasi SR. 6,5 milyar (US$ 1,73 milyar), air, industri SR. 13,8 milyar (US$ 3,68 milyar).

Raja Fahd mengemukakan bahwa RAPBN ditetapkan sejalan dengan tujuan untuk terus meningkatkan perekonomian nasional, tingkat kehidupan rakyat dan pengetatan pengeluaran. Untuk itu Pemerintah memprioritaskan sektor-sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastruktur.

Perbandingan APBN 2003 dengan APBN 2002

Dalam Milyar

Alokasi sektor-sektor terpenting dalam RAPBN 2003

Dalam Milyar

No	SEKTOR	SR.	US$
1.	Pengembangan SDM	57,500	15,33
2.	Transportasi	8,535	2,276
3.	Pengembangan sumber penerimaan ekonomi	4,180	1,114
4.	Kesehatan & Sosial	23,230	6,19
5.	Infrastruktur	2,090	0,557
6.	Layanan Kotapraja	7,520	2,005
7.	Pertahanan & Keamanan	68,970	18,39
8.	Direktorat Umum & Perbelanjaan negara lainnya	33,440	8,917
9.	Lembaga Pinjaman Negara	0,350	0,093
10.	Bantuan Lokal	4,180	1,114

 

Menurut laporan perbankan Arab Saudi, RAPBN untuk tahun fiskal 2003 tersebut ditetapkan atas dasar harga minyak US$ 17,50 per barel dibandingkan harga aktual minyak tahun 2002 mencapai US$ 23,30 per barel. Diperkirakan rata-rata produksi minyak tahun 2003 mencapai 7,5 juta barel per hari sementara produksi aktual mencapai 8 juta barel per hari (tahun 2002).

Disebutkan pula bahwa 75% - 80% dari total penerimaan negara berasal dari sektor minyak dan tahun 2002 merupakan tahun yang baik bagi perekonomian Arab Saudi. Penerimaan tahun 2002 mencapai SR. 204 milyar atau surplus 30% dibandingkan penerimaan yang diperkirakan sebelumnya sebesar SR. 157 milyar. Hasil tersebut dapat dicapai dengan adanya usaha Arab Saudi untuk terus menekan pasar minyak serta berkoordinasi dengan OPEC untuk mempertahankan harga standar minyak US$ 22 - 28 per barel.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan, mempertahankan kekuatan ekonomi dan peranannya pada tingkat internasional telah melakukan restrukturisasi lembaga perekonomian a.l. dengan pembentukan Dewan Tertinggi Ekonomi, Badan Investasi Umum, Lembaga Tinggi Wisata, Dewan Tertinggi Urusan Perminyakan & Pertambangan, UU Investasi Asing dll. Kebijaksanaan ekonomi Pemerintah tsb bertujuan a.l realisasi keseimbangan keuangan, rasionalisasi belanja negara, restrukturisasi bidang ekonomi dan penyaluran dana ke sektor-sektor produktifitas.

INCOME PERKAPITA

Rata-rata pendapatan perkapita Arab Saudi untuk tahun 2002 diperkirakan mencapai SR. 31.231 atau 4,3% lebih kecil dibandingkan tahun 2001. Namun angka tersebut lebih besar dari perkiraan pendapatan perkapita dalam APBN tahun 2002 sebesar SR. 26.466. Rata-rata pendapatan perkapita tahun 1995 sebesar SR 25.938, SR. 30997 tahun 1996, SR. 32.572 tahun 1997. Sedangkan untuk tahun 1998 hanya SR. 28.208 sebagai akibat anjloknya harga minyak sampai US$ 10 per barel. Sementara langkah-langkah yang dilakukan Arab Saudi, Venezuella dan Mexico untuk menaikkan harga minyak dunia, dapat berhasil menaikkan rata-rata pendapatan perkapita tahun 2000 mencapai SR. 33.982.

Selama 21 tahun Raja Fahd bertakhta, Arab Saudi telah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Statistik resmi menyebutkan data-data tentang perkembangan ekonomi Arab Saudi sbb:

a).          Kesehatan

Jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta 813 buah dengan 91.954 tempat tidur, dokter 21.000 orang, perawat 86.000 orang dan tenaga pembantu bidang kesehatan 73.000 orang, dan terdapat 6.671 Pusat Pelayanan Kesehatan.

b).           Transportasi

Jalan raya yang telah dibangun mencapai 251 ribu km, dermaga laut 381 buah dengan fasilitas sempurna yang mampu menampung berbagai ukuran kapal melalui 8 pelabuhan. Volume komoditi impor & ekspor yang diproses pengangkutannya (selain minyak) mencapai 90 juta ton. Bandara yang dimiliki Saudi sebanyak 53 buah, 3 diantaranya bandara internasional dengan oubound & inbound passenger mencapai 75 juta orang.

c).          Komunikasi

Kemampuan pemasangan layanan telepon 9,3 juta line (semua beroperasi), layanan pager 306 ribu pelanggan, telepon koin dan kartu 25.715 buah, pelanggan telepon genggam (seluler) lebih dari 3,1 juta orang dan 972 buah kantor telex.

d).          Listrik

Kemampuan riil pembangkit tenaga listrik mencapai 98 ribu megawatt dengan kabel penghubung untuk seluruh kawasan Saudi mencapai 91 ribu km dan total jalur distribusi lebih dari 300 ribu km yang dapat dimanfaatkan oleh lebih dari 3,5 juta pelanggan di 8.000 kota dan desa.

e).          Pertanian

Sektor pertanian mencapai kemakmuran dengan adanya kebijakan swasembada dan jaminan bahan makanan.

f).          Industri

Arab Saudi telah memiliki 2.000 pabrik yang beroperasi dengan modal SR. 932 milyar.

g).          Pendanaan

Lembaga Pendanaan telah memberikan pinjaman dana kepada rakyat Saudi lebih dari SR. 275 milyar. Total pinjaman dari Pinjaman Dana Investasi Umum sebesar SR. 46 milyar, dana pembangunan real estate SR. 220 milyar dan telah dibangun 145 ribu unit perumahan di sebagian besar kota dan desa. Dana Pembangunan Industri telah pula memberikan bantuan SR. 74 milyar untuk pembangunan & perluasan proyek-proyek industri.

Bank Sentral Arab Saudi (SAMA) melaporkan adanya indikasi yang jelas bahwa ekonomi Saudi telah keluar dari tekanan inflasi dan kesulitan likuiditas dengan adanya kebijaksanaan dan reformasi struktur yang sejalan dengan perkembangan ekonomi internasional. Hal ini memberikan pengaruh positif bagi peningkatan saham sektor non-minyak menjadi 2/3 GDP. Penerimaan riil Pemerintah meningkat 7,74% tahun 2000 menjadi SR. 1.258 milyar dan pengeluaran meningkat 28% menjadi SR. 3235 milyar. Dengan demikian defisit anggaran menurun dan memperoleh surplus sebesar SR. 722 milyar.

GDP meningkat rata-rata 7,21% dibandingkan 5,11% tahun 1999. Perkembangan sektor minyak sebesar 8,52% dan sektor non-minyak 7%, sektor swasta 5,4% dan sektor pemerintah 2,5%.

Penerimaan dari minyak jelas masih memberikan andil terbesar dalam kondisi ekonomi Saudi sekarang ini. Sementara tidak terjadi peningkatan biaya hidup. Rata-rata biaya hidup menurun sampai 6.0% tahun 2000 di seluruh kota Saudi. Sektor industri, listrik, transportasi dan telekomunikasi mengalami peningkatan. Jumlah pabrik menjadi 3381 buah dengan modal mencapai SR. 3,239 milyar.

Wkl PM I/Putera Mahkota, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz dalam pidato tahunannya di depan Majelis Syuro (Parlemen) Arab Saudi tanggal 29 Mei 2002 menegaskan a.l. :

-      Arab Saudi sedang berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya disemua sektor a.l tingkat kehidupan rakyat, perluasan sumber-sumber ekonomi, peningkatan ekspor non-minyak, kestabilan sosial, peningkatan SDM, peranan sektor swasta dan pemeliharaan infrastruktur.

-      Prioritas yang menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah mencari jalan untuk membuka lapangan kerja baru. Dalam hal ini sektor swasta diharapkan dapat memainkan peranan penting untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal.

-      Perlunya semua sektor untuk menggunakan teknologi dengan sungguh-sungguh dalam rangka menghadapi persaingan internasional dan membangun masyarakat yang sadar teknologi.

Beberapa kebijakan Arab Saudi untuk meningkatkan perekonomiannya

-      UU Kepemilikan Real Estate

Sidang kabinet tanggal 22 April 2002, Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan Rencana UU Kepemilikan Real Estate bagi warga asing di Arab Saudi. Hal terpenting dari isi RUU tersebut a.l. sbb:

--     Pemilik berhak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang dimilikinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan beberapa orang mitra diperbolehkan ikut andil dalam mendirikan bangunan tersebut.

--     Pemilik tidak dibenarkan menggunakan haknya sampai mengganggu tetangga. Bagi tetangga berhak meminta bagian bangunan yang mengganggunya dibongkar jika tidak sesuai dengan kebiasaan, etika syariat dan adat istiadat.

--     Apabila kepentingan umum menghendaki, maka hak pemilikan bisa dicabut dan si pemilik berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan kepemilikannya (harga) terhadap bangunan tersebut.

-      Kemudahan bagi investasi asing

Pemerintah Arab Saudi dalam usaha meningkatkan investasi asing telah mengumumkan beberapa kemudahan bagi investor asing untuk mendukung kelangsungan pembangunan serta mendorong nasionalisasi investasi dan mempermudah masuknya para investor asing tanpa melalui Kementerian Luar Negeri Saudi. Para investor asing dapat memperoleh visa masuk ke Saudi melalui Perwakilan Saudi di luar negeri tanpa rujukan dari Kementerian Luar Negeri.

-      Pajak Penerimaan terhadap Warga Asing

Majelis Syuro Arab Saudi tanggal 5 Mei 2002 telah menyelesaikan pembahasan peraturan pajak atas pendapatan pekerja asing di Arab Saudi yang berpenghasilan di atas SR. 3000 perbulan. Peraturan tersebut a.l. menetapkan pajak sebesar 10% atas penghasilan pekerja asing dan 30-45% atas laba perusahaan asing. Sedangkan bagi warga Saudi dan warga negara anggota GCC diperlakukan peraturan zakat yaitu 2,5%. Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) mengemukakan bahwa transfer dana oleh pekerja asing di Arab Saudi ke negeri mereka tahun 2001 mencapai SR. 39,3 milyar (US$ 10,48 milyar). Jumlah tersebut sama dengan 10% total income negara atau 3,5% dari GDP Arab Saudi. Transfer dana para pekerja asing untuk kwartal I tahun 2002 mencapai SR. 10,3 milyar (US$ 3 milyar). Jumlah di atas belum mencakup transfer melalui teman-teman mereka yang kembali berlibur ke tanah airnya.

Disamping itu terdapat pula transfer melalui cara illegal yang dilakukan beberapa pekerja asing dengan berlindung pada kegiatan dagang yang sangat sederhana dengan biaya pengiriman relatif lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan bank-bank biasa (resmi).

-      Asuransi Kesehatan

Pada tanggal 5 September 2002 Arab Saudi menerapkan tahap pertama Rencana Asuransi Kesehatan terhadap 1 juta mukimin dari 600 perusahaan dan lembaga swasta. Dalam 3 tahun mendatang asuransi kesehatan akan mencakup semua warga asing di Saudi. Dengan diterapkankannya Rencana Asuransi tersebut Pemerintah Saudi akan memperoleh pemasukan dana US$ 266 juta dalam tahun pertama dan pada tahap kedua US$ 1,07 milyar. Dr. Abdullatif Al-Darees, Sekjen the Health Insurance Council mengatakan bahwa peraturan baru asuransi kesehatan akan diterapkan dalam 3 tahap; pertama, terhadap perusahaan swasta yang memiliki karyawan di atas 500 orang, kedua, terhadap perusahaan yang memiliki karyawan di atas 100 orang dan ketiga, terhadap semua warga asing mukimin di Saudi.

-      Tujuan Strategi Swastanisasi Arab Saudi   

Pemerintah Arab telah menyetujui strategi swastanisasi untuk merealisasikan 8 tujuan pokok, yaitu :

--     Peningkatan kemampuan ekonomi nasional dan kemampuan bersaing untuk menghadapi tantangan, persaingan regional dan internasional.

--     Menggalakkan sektor swasta untuk melakukan investasi, partisipasi yang efektif dalam ekonomi nasional dan meningkatkan andil terhadap GDP.

--     Memperluas partisipasi rakyat dalam aset produktif.

--     Menggalakkan modal nasional dan asing untuk diinvestasikan dalam pasar lokal.

--     Peningkatan kesempatan kerja, pemanfaatan sebaik mungkin tenaga setempat dan realisasi peningkatan yang seimbang atas penerimaan perkapita.

--     Memenuhi pelayanan yang efisien dan biaya yang sesuai bagi rakyat dan para investor.

--     Penghematan belanja umum dan mengurangi beban anggaran negara dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk mendanai biaya, operasional dan pemeliharaannya.

--     Peningkatan penerimaan negara dari berbagai kegiatan yang akan ditranfer kepada sektor swasta, imbalan pemberian hak paten dan penjualan yang merupakan bagian dari kuota negara.

Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 11 Nopember 2002 juga menyetujui swastanisasi beberapa sektor vital ekonomi, yaitu pembuangan limbah, desalinasi air laut, telekomunikasi, angkutan udara, rel kereta api, jalan, layanan bandara, layanan pos, penggilingan tepung & biji-bijian, layanan pelabuhan laut, layanan kota industri, kuota Pemerintah pada perusahaan-perusahaan wiraswasta (joint stock company), kuota Pemerintah pada perusahaan-perusahaan investasi bersama Arab & Islam, hotel-hotel Pemerintah, perkumpulan olah raga, layanan kotapraja, layanan pendidikan, layanan sosial, layanan pertanian dan layanan kesehatan. Para pengusaha Saudi menanggapi positif persetujuan Pemerintah tersebut, karena akan meringankan beban negara, terbukanya kesempatan kerja dan dapat menarik investasi asing.

-      Pemisahan Direktorat Ekonomi dari Kementerian Keuangan

Majelis Syuro dalam sidangnya tanggal 8 Juli 2002 pada prinsipnya telah menerima hasil studi kelayakan pemisahan Direktorat Ekonomi dari Kementerian Keuangan dan penggabungannya denga Kementerian Perencanaan. Majelis juga merekomendasikan agar Badan Statistik Umum menjadi satu lembaga yang berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga eksekutif manapun untuk memberikan kebebasan bergerak sesuai dengan tuntutan saat ini.

Para pejabat dan ahli ekonomi memberikan tanggapan positif atas rencana tersebut dan menganggap sebagai satu langkah efektif bagi Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara pemisahan Lembaga Statistik Umum dari Kementerian Perencanaan sejalan dengan transparasi yang merupakan tuntutan pokok bagi kemajuan ekonomi tingkat dunia.

-      Daftar hitam 200 Perusahaan eksportir komoditi Israel

Pemerintah Arab Saudi telah membuat daftar hitam bagi 200 perusahaan Arab dan asing karena mengekspor produksi Israel ke Arab Saudi yang mencapai nilai US$ 150 juta. Perusahaan-perusahaan yang termasuk daftar hitam tersebut adalah 72 perusahaan Yordania, 70 perusahaan Cyprus, 23 perusahaan Mesir, 11 perusahaan Turki, 6 perusahaan Jerman, 3 perusahaan AS dan selebihnya perusahaan Inggris, Singapura, Taiwan, Polandia dan Portugis.

-      Perpanjangan masa bakti anggota Badan Konsultatif Urusan Ekonomi Dewan Tertinggi Ekonomi Saudi

Wkl PM I/Putera Mahkota pada tanggal 16 Agustus 2002 mengeluarkan dekrit No. A/123 tanggal 7/6/1423 H (16/8/2002 M) tentang perpanjangan masa tugas anggota Badan Konsultatif Dewan Tertinggi Ekonomi Saudi untuk satu tahun. Anggota Dewan Tertinggi Ekonomi Saudi terdiri dari 16 orang yaitu : Dr. Abdul Aziz bin Saleh Al-Jarbu', Isa bin Muhammad Al-'Isa, Abdullah bin Ahmad Zainal, Khalil bin Abdul Fattah Kurdi, Dr. Majid Al-Munif, Dr. Faisal Al-Bashiir, Dr. Khalid Al-Fayiz, Dr. Majid Al-Qasabi, Dr. Abdul Aziz Al-Fahd, Dr. Abdul Bushnak, Muhammad Udwan, Dr. Muhammad Al-Sabban,Ahmad Al-Suwaidan, Dr. Basim Al-Ibrahim, Dr. Abdullah Basudan dan Dr. Ibrahim Al-Mudaimigh.

Sementara itu Kabinet Saudi menyetujui pembentukan Dewan Administratif Lembaga Asuransi Sosial terhitung 29/6/1423 H (7 September 2002 M) yang diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja & Urusan Sosial dengan anggota : Abdullah bin Muhammad Al-Babtain (wakil Kementerian Tenaga Kerja & Urusan Sosial), Dr. Rashid bin Sulaiman Al-Humaid (wakil Kementerian Kesehatan), Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Faris (wakil Kementerian Keuangan & Ekonomi Nasional), Sulaiman bin Abdul Rahman Al-Saleh, Ibrahim bin Yusuf Kurdi, Khalid bin Muhammad Al-Bawaridi, Saud bin Saleh Al-saleh, Dr. Ibrahim bin Yusuf Shagdar dan Munir bin Mahmud Rafi'i.

-      Penawaran Saham Telekomunikasi

Perusahaan telekomunikasi Saudi pada tanggal 17 Desember 2002 telah menawarkan 90 juta saham kepada publik. Saham yang ditawarkan tersebut merupakan 30% dari total saham perusahaan (300 juta saham). Penawaran tersebut merupakan langkah swastanisasi terbesar yang dilakukan sejak tahun 1984.

Sumber-sumber perbankan Saudi mempercayai bahwa sambutan penawaran tersebut akan mencapai 4-5 kali lipat dari saham yang ditawarkan kepada rakyat Saudi yang mencapai 60 juta saham dengan nilai SR. 10,2 milyar (US$ 2,7 milyar). Sedangkan 30 juta lagi untuk Dana Pensiunan dan Lembaga-lembaga Umum. Dana yang diperoleh dari penawaran tersebut mencapai lebih dari SR. 40 milyar (US$ 10,665 milyar). Sebagian bank Saudi telah memberikan kemudahan-kemudahan pendanaan bagi peminat yang ikut dalam penawaran tersebut.

-      Pembekuan rekening beberapa Perusahaan Investasi/ Pengembangan Dana

Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) telah mengambil satu langkah berani yaitu pembekuan rekening 25 Perusahaan Investasi/Pengembangan Dana yang melakukan kegiatan secara ilegal dan seluruh kegiatannya berada di Propinsi Timur. Perusahaan-perusahaan tersebut mengelola investasi dana yang telah mencapai SR. 4,6 milyar (US$ 1,2 milyar) yang telah berjalan beberapa tahun dan sebagian menawarkan keuntungan besar di atas 50%. SAMA meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut memperbaiki usahanya dan secara bertahap mengembalikan dana para investor dalam tempo yang akan disepakati dengan satu komite yang menangani masalah tersebut. Sementara Kementerian Dalam Negeri Saudi meminta para pemilik perusahaan tersebut untuk berjanji secara tertulis dengan tidak lagi menerima dana dan melakukan kegiatan dimasa-masa mendatang.

Setelah enam tahun melakukan berbagai perundingan, Arab Saudi masih belum diterima menjadi anggota WTO. Hasil-hasil yang telah dicapai Saudi a.l. menjawab 1.800 pertanyaan dari negara-negara anggota WTO, melakukan kesepakatan dengan 11 negara dalam perundingan bilateral tentang pasar komoditi dan layanan, pembaharuan berbagai peraturan dagang, ekonomi dan investasi, menurunkan tarif bea cukai dan swastanisasi di beberapa fasilitas umum. Sementara yang masih menjadi rintangan a.l. kesepakatan dengan 19 negara lainnya, perundingan para pihak setelah berakhir perundingan bilateral, biaya & kewajiban bergabung dengan WTO, beberapa poin tentang kesamaan upah antara pekerja nasional dan asing serta masalah mitra asing dan visa.

Menteri Perdagangan Saudi, Usamah bin Ja'far Faqih mengemukakan bahwa perundingan yang dilakukan Saudi untuk bergabung dengan WTO akan terus dilakukan melalui langkah-langkah yang telah dipelajari sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan, tetapi tidak memiliki jadwal waktu tertentu, melainkan tergantung pada cepat lambatnya perundingan dan pemenuhan persyaratan- persyaratannya. Keputusan Saudi untuk bergabung dengan WTO adalah untuk memberikan andil dalam peningkatan peran dalam mengambil keputusan serta mempertahankan kepentingan vital Saudi sebagai salah satu negara utama dalam perdagangan dunia.

Pusat Pelayanan Investasi Wanita

Badan Investasi Umum Saudi sedang mempelajari suatu proyek Pusat Layanan Tabungan dan Investasi Wanita. Pusat Layanan tersebut juga akan menampung dana warga Saudi yang kembali dari luar negeri dan program Saudisasi.

Penasehat ekonomi pada National Commercial Bank, Dr. Nahid Taher mengatakan bahwa ada beberapa rintangan pokok yang dihadapi dalam investasi wanita di Saudi a.l. sbb:

-      Tidak terdapat cabang-cabang khusus di Kementerian dan Lembaga-lembaga Resmi Pemerintah bagi para wanita untuk melengkapi prosedur hukum operasional investasi tanpa melalui wakil resmi.

-      Wanita Saudi tidak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dalam bidang investasi seperti yang diberikan pada kaum laki-laki, karena adat istiadat yang mendorong mereka untuk lebih memperhatikan urusan rumah tangga, mendidik anak dan tidak ikut dalam membahas masalah-masalah investasi dan ekonomi.

-      Kesulitan para wanita dalam berhubungan dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga resmi untuk mengajukan proyek perdagangan atau investasi serta kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dana bagi proyek yang direncanakan.

Catatan:

-      Tabungan deposito wanita di Saudi diperkirakan mencapai SR. 62 milyar.

-      Statistik yang dikeluarkan oleh Lembaga Investasi Umum menyebutkan bahwa partisipasi wanita pengusaha dalam investasi di berbagai proyek yang telah memperoleh izin dari Lembaga Investasi Umum adalah sbb.:

Negara Asal	Jumlah Orang	Vol. Investasi (SR Juta)
Arab Saudi	26	78
Amerika Serikat	1	38
Palestina	4	7
Suriah	3	4,1
Perancis	1